Anggaran RKA K/L bidang PMK Tahun Anggaran 2018 Disetujui oleh DPR RI

Anggaran RKA K/L bidang PMK Tahun Anggaran 2018 Disetujui oleh DPR RI

 

Jakarta (13/09)-

Bersama dengan tiga Kementerian Koordinator lainnya (Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, dan Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI siang ini turut serta dalam rapat kerja anggaran untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) bidang pembangunan manusia dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, gedung Nusantara II Lt.1, Senayan, Jakarta. Rapat kerja selanjutnya dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh Menko Polhukam, Wiranto dan jajarannya; Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan jajarannya; serta Menko Maritim, Luhut Pandjaitan dan jajarannya.

Khusus untuk bidang PMK, menurut Menko PMK dalam paparannya, kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk Program Prioritas bidang PMK Tahun 2018 terbagi ke dalam tiga fokus program yaitu kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat, dan pembangunan karakter. Bidang kesejahteraan rakyat meliputi Pelayanan Pendidikan dan Agama berupa Jaminan Pelayanan Bersekolah (KIP); Peningkatan Kualitas Guru; Beasiswa; Pelayanan Beribadah; Pelayanan Kesehatan berupa JKN; Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Preventif dan Promotif (Germas); Pembangunan Perumahan dan Permukiman berupa Penyediaan Perumahan Layak; Air Bersih dan Sanitasi; Penanggulangan Kemiskinan berupa Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan, Kesehatan, Pendidikan); PKH; Pembangunan Keluarga; Perlindungan Anak & Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Kaum Marjinal; dan Pengelolaan Dampak Bencana. 

Bidang Pemberdayaan Rakyat mencakup Revitalisasi Pendidikan Vokasi; Revitalisasi Kebudayaan; Pemberdayaan Masyarakat (Perempuan, Pemuda, Olahraga, Seni Budaya, Keluarga); Pembangunan Wilayah berupa Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Pembangunan Perdesaan; Pencegahan  dan Penanggulangan Bencana; dan Pelaksanaan Asian Games 2018. Untuk bidang Pendidikan Karakter fokus kerja dan program nantinya meliputi Revolusi Mental, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Karakter.

Adapun pagu anggaran sebesar  Rp382.103.310.000, oleh Kemenko PMK akan dialokasikan untuk dua bidang besar yaitu program dan anggaran untuk program KSP sebesar 60,55% atau Rp231,37 M yang difokuskan pada program bertajuk mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, mantap gotong royong, dan penunjang KSP dan Sebesar 39,45% dari total alokasi anggaran itu akan difokuskan pada belanja aparatur berupa operasional, kesekretariatan, dan sarana prasarana. Secara keseluruhan, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 bertambah sebesar Rp0,56 M (0,15 %)  terhadap Pagu di Tahun Anggaran 2017 ini yang mencapai Rp381.535.133.000. “Kami tidak minta ditambah dan dikurangi karena memang sudah segitu angka ya ng dibutuhkan,” kata Menko PMK menutup paparannya.

Target kerja dan program yang akan diupayakan tercapai di tahun 2018 masih tetap diukur berdasarkan indikator makro yang menetapkan bahwa untuk masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa Kesehatan, Pendidikan, Hidup layak, dan sebagainya diupayakan mampu mencapai angka 71,5 dari 68,8 di tahun 2014;  69,5 di 2015; dan 70,18 di 2016. Indeks GINI di tahun 2018 juga diupayakan mencapai 0,38 dari 0,39 di tahun 2016; Tingkat Kemiskinan juga diupayakan dapat berada di kisaran angka 9,5% - 10% dari 10,8 % di tahun 2016. Tingkat Pengangguran pun diupayakan turun di angka 5% - 5,3% dari 5,5% di tahun 2016. Cakupan layanan perlindungan sosial untuk kepesertaan JKN diupayakan dapat bertahan di angka 92,4 juta peserta. Yang terakhir, indikator makro untuk indeks gotong royong dan pelayanan publik di tahun 2018 juga diharapkan terus meningkat. Dengan berakhirnya rapat hari ini, DPR akhirnya mengetuk palu sebagai pertanda bahwa anggaran RKA K/L Tahun Anggaran 2018 telah disetujui dan diharapakan dapat berjalan efektif serta efisien.

Referensi         : https://www.kemenkopmk.go.id/artikel

                                           Pemerintah Optimalkan Pengeluaran     

   

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Wiranto dan Menko PMK Puan Maharani saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pengeluarannya guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini.

JAKARTA-

Pemerintahan Berkomitmen untuk mengoptimalkan pengeluaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, serapan anggaran Pemerintah ditargetkan tak kurang dari 95%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari empat pilar penopang pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, Investaris, ekspor-impor dan pengeluaran pemerintah, diakui bahwa pengeluaran pemerintah belum mencapai posisi yang optimal. Sementara kinerja ketiga pilar lainnya menurut dia sudah berjalan cukup baik. “Mudah-mudahan pada kuartal IV bisa tercapai. Kami juga berharap pertumbuhan ekonomi bergerak diatas yang terjadi sampai tahun ini sehingga ditargetkan pada tahun depan sebesar 5,4%,” uajr Darmin di Jakarta, kemarin.

Darmin mengatakan, meskipun realisasi sampai Kuartal I dan II masing-masing ekonomi hanya tumbuh 5,01%, masih ada optimisme untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% seperti yang telah dicadangkan. Meski tidak mudah, kata dia diyakini target tersebut masih bisa dicapai. “Meski (Proyeksi) di turunkan jadi 5,17% itu kan beda-beda tipis. Berarti kita harus bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi sekitar 5,2 – 5,4% pada Kuartal III dan IV,” ujarnya. Dia Melanjutkan, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tidak diperlukan momentum besar  seperti Lebaran. Menurut dia, yang paling penting adalah ekspor dan investasi membaik. “Pertumbuhan dan investasi kita tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Jadi ekspor lebih baik, Pertumbuhan baik, Konsumsi mungkin sedikit dibawah atau tetap. Tinggal anggaran saja. Kalau (Serapan) anggarannya bisa lebih baik, pertumbuhannya akan lebih bagus dari tahun yang lalu,” tuturnya.

Darmin menyampaikan bahwa realisasi serapan anggaran Kemenko Perekonomian tahun lalu mencapai 95%. Angka ini lebih tinggi dari realisasi 2015 yang masih dibawah 90%. Karena itu, dia yakin serapan anggran tahun ini juga bisa mencapai 95%. “Pada 2017 kalau kita perhatikan realisasi Juli 2017 dan kemudian Kontrak yang sedang dalam proses lelang kami yakin akan mencapai 95% lagi tahun ini.” Katanya. Dalm dua Kuartal tersisa tahun ini, sambung dia sektor pertanian dan pangan juga masih memiliki performa yang baik, meski ada pula beberapa kondisi yang harus diwaspadai. Menurut dia, pada Kuartal III kondisi iklim tidak terlalu jelek sehingga pertanian dan pangan tetap dapat berkontribusi pada pertumbuhan. Sebelumnya, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 hanya bisa mencapai level 5,17%. Dia menuturkan, untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Kontribusi konsumsi rumah tangga di semester II/2017 diharapkan terjaga sebesar 5%. Selain itu, kontribusi dari sisi investasi sepanjang 2017 juga diharapkan berada dilevel 5,2%.

“Dengan adanya deflasi ini, daya beli masyarakat diharapkan tidak tergerus. Dengan Perintahan mengakselerasi berbagai Program, maka daya beli masyarakat kita harapkan juga akan tetap terjaga pada level yang cukup stabil sehingga berkontribusi 5%,” Ungkapnya. Sri Mulyani melanjutkan, Pemerintah akan melihat sacara hati-hati pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Menurut dia, kinerja sampai dengan semester I/2017 memang positif dari sisi ekspor, tapi sedikit melemah dari sisi investasi dibandingkan yang diharapkan. “Di satu sisi kita lihat kepercayaan masyarakat tinggi, peringkat investasi kita meningkat, tapi realisasi investasi dan terutama kalau kita lihat breakdown-nya lagi, juga dari kredit perbankan masih lebih lemah dari yang diharapkan,” uajrnya.

Referensi         : Koran Sindo