Hari : Rabu
Tanggal : 9 Agustus 2017
KORAN
INDOPOS
Halaman
2
Sinergi Data Optimalkan Hasil Susenas
Susenas : Menko
PMK Puan Maharani saat memimpin Raker antar Menteri terkait Susenas di kantor Kemenko
PMK di Jakarta, Selasa (8/8).
JAKARTA-
Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani
mengadakan rapat terbatas dengan jumlah menteri. Rapat membahas survei sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) Kemiskinan tahun 2017 Indonesia yang akan di laksanakan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain untuk mengetahui kesiapan Susenas oleh
BPS, rakor dilakukan untuk melihat apakah program atau kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga (K/L) dalam Lingkup Koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Mencapai target sasaran yang telah ditetapkan,” kata Puan Maharani saat membuka
rakoer di kantor Komenko PMK, Selasa (8/8).
Puan Maharani mengingatkan Indikator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang di koordinasikan oleh Menko PMK
mencapai hingga 40 Indikator . Menko Puan menambahkan Susenas dilakukan guna
mengumpulkan data ketahanan sosial yang meliputi perlindungan sosial akses
terhadap layanan keuangan, lingkungan serta keamanan, hukum dan politik serta
mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran. Tiga pihak yang mengawasi BPS
terdiri dari Forum Masyarakat Statistik yang bertugas mengkritisi dan
memberikan masukan ke BPS, Lembaga Internasional yang secara rutin bertugas
untuk mengecek data BPS akurat atau tidak dan akhirnya mesyarakat yang terdiri
dari ekonomi LSM dan lainnya.
Ditambahkan, bahwa ruang lingkup dan
perioritas bidang PMK terbagi atas 3 program diantaranya peningkatan kualitas
hidup manusia Indonesia, Peningkatan kapabilitas manusia Indonesia dan
peningkatan karakter manusia Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia adalah dengan menanggulangi kemiskinan.
“Mengingat
luasnya dimensin pembangunan manusia dan kebudayaan, maka sangat diperlukan
sinkronisasi dan sinergi data-data untuk mendukung susenas sehingga hasilnya
akan lebih opyimal,” ucap Puan Maharani. Hadir dalam rakor Ini menteri
sosial,Kofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir
Effendi dan Kepala BPS, Surhariyanto serta perwakilan K/L.
KORAN
SINDO
Halaman
6
PKB Desak Pemerintah Hapus Full Day
School
Menteri Sosial
Khofifah Indar Parawansa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengikuti
rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Kemarin
Rapat tersebut membahas persiapan survei sosial dan ekonomi nasional (Susenas) 2017
yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
JAKARTA-
Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden
Joko Widodo, sikap PKB ini dipicu oleh langkah pemrintah yang hingga kini belum
mengubah kebijakan program full day school. PKB menilai program sekolah lima
hari tersebut harus di tolak karena akan mengganggu sistem pendidikan yang
sudah dibangun oleh masyarakat yakni madrasah diniyah sebagai pembentukan
karakter bangsa.
PKB
menilai, Pemerintahan kurang merespons pemerintahan untuk mencabut kebijakan
itu, isu pendidikan ini lantas merembet ke ranah politik. PKB mengancam akan
mencabut dukungan kepada Jokowi jika permintaan menghapus kebijakan full day
sekolah tidak gubris. Sikap PKB ini lantas memunculkan spekulasi bahwa patai
ini bisa saja tidak menjadi bagian pendukung Jokowi di Pemilu Presiden 2019.
Peneliti
Politik senior dari Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, bukan tidak
mungkin penolakan atas full day school adalah isyarat awal dari PKB mengenai
arah dukungan politiknya di masa mendatang. Setiap partai akan melihat plus
minus ketika dia berada didalam atau di luar pemerintahan. “Adalalah hal yang
wajar kalau parpol berpikir tentang nasibnya khususnya pada pemilu nanti,
apakah masih bisa mendapat perolehan suara yang baik atau tidak katanya di
Jakarta, Kemarin. Namun dia menyayangkan PKB yang menarik isu pendidikan
keranah politik apalagi untuk kepentingan pemilu 2019. “Intinya maslah
kebijakan pendidikan tak seharusnya dijadikan tameng politik,” ujarnya.
Ancaman
mencabut dukungan Jokowi disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Maman Imanulhaq
di Jakarta. Menurutnya permintaan menghapus Full day School hal yang serius. “
Kalau tidak ditanggapi Presiden maka dapat kami katakan Presiden Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat
diniyah sehingga tidak perlu kami pertahankan di 2019,” kata Maman . PKB
melihat menyeragamkan sistem sekolah 5 hari justru membuat karakter bangsa yang
sesuai Bhineka Tunggal Ika menjadi Luntur. Hal senada disampaikan Ketua Umum
DPP PKB Muhaimin Iskandar, dia mengaku sudah berbicara dengan Presiden pada
beberapa kesempatan soal aturan sekolah lima hari mengganggu sistem pendidikan
yang sudah dibangun masyarakat. Atas dasari dia menagih janji Jokowi . “Saya
sudah bertemu tiga kali dengan Presiden menyampaikan kegelisahan kiai, pengasuh
madrasah dan stakeholder bahwa madrasah benar-benar memberikan kontribusi
positif dalam membangun karakter anak didik. Presiden selalu menyanggupi,”
ujarnya saat membuka Halaqah Kebangsaan di Jakarta.
Muhaimin
melanjutkan sikap PKB bersama warga Nahdliyin tetap tegas menolak penepatan
Full day School demi melindungi sekolah madrasah diniyah.
KORAN
RAKYAT MERDEKA
Halaman
13
Persiapan Survei Sosial dan Ekonomi
Nasional (Susenas)
Depan MIK
: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
bersama dengan Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Muhadjir Effeny saat rapat Koordinasi tingkat menteri membahas
persiapan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 yang akan
dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta.
KORAN
MEDIA INDONESIA
Halaman
22
Rakor Susenas Kemiskinan
Menko
Pembangunan Manusia dan Kebudayan Puan
Maharani, Di dampingi Menteri Sosial Khofifah
Indar Parawansa dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri di jakarta ,kemarin. Rapat
tersebut antara lain membahas persiapan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional
(Susenas) 2017 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar